Perundangan

Saat ini berbagai perangkat perundang telah lahir untuk dijadikan landasan hukum dan memberikan panduan kepada amil dalam melaksanakan penelolaan zakat. Antara lain :

  1. UU RI No. 38 tahun 1999 Tanggal 23 September 1999 yang telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat .
  2. Undang-Undang  No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  
  3. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  4. PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
  5. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di  Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal  Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi  Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah  Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta Pendayagunaan zakat untuk Usaha Produktif.
  8. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
  10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
  11. Kesepakatan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia No. 17 Tahun 2003-No. 29/KMK.01/2003-No. 001/DP/I/2003 tentang Sosialisasi dan Penggalangan Zakat di Kalangan Dunia Usaha Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
  12. Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 2004 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Departemen Agama.
  13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451.12/1728/Sj tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat Daerah
  14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 450.12/3302/SJ  tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
  15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903/2017/BJ tanggal 22 April 2015 tentang Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Dalam APBD.
  16. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia  No. SE-06/MBU/WK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BUMN.
  17. Surat Edaran Panglima TNI No. SE/6/IX/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan TNI Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
  18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568  Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014  tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.
  19. Peraturan Direktur JP No. PER-05/PJ/2019 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk/disyahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari pengahasilan bruto.
  20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
  21. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.
  22. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia.
  23. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
  24. Surat Edaran Gubernur Banten No. 451/5467-Kesra/2004 tentang Zakat Profesi.
  25. Surat Edaran Gub Banten No. 451/1567-Kesra/2019 tgl. 8 Mei 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pendapatan Aparatur Sipl Negara Pemerintah Provinsi Banten dari Tunjangan Kinerja;
  26. Instruksi Gubernur Banten No. 451/1122-Kesra/2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah.
  27. Instruksi Gubernur Banten No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
  28. Surat Departemen Kehakiman dan HAM RI No. 1.UM.01.10.453 tanggal 26 September 2002 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999.
  29. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Banten No. 23/MUI-BTN/FT/III/2004 tentang Zakat Profesi
  30. Keputusan Gubernur Banten No. 451.12/Kep.184-Huk/2002 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten.
  31. Keputusan Gubernur Banten No. 457/Kep.324-Huk/2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten.
  32. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 458/Kep.446-Huk/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten.
  33. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  34. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
  35. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
  36. Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
  37. Perbaznas No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ
  38. Perbaznas No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RKAT BAZNAS Provinsi dan BAZNASKabupaten/Kota.
  39. Perbaznas No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ
  40. Perbaznas No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil
  41. Perbaznas No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil
  42. Perbaznas No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
  43. Perbaznas No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
  44. Perbaznas No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolan Keuangan Zakat
  45. Perbaznas No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat.
  46. Keputusan Ketua BAZNAS No. 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Menajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
  47. Perbaznas No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  48. Perbaznas No. 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  49. Perbaznas No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.
  50. Petunjuk dari BAZNAS dan Hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) masing-masing BAZNAS.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, diangkatlah 5 (lima) orang Pimpinan BAZNAS  Provinsi Banten dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 458/Kep.446-Huk/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten Masa Kerja Tahun 2015 – 2020.