header-int

Zakat Atas Madu

Posted by : Administrator
Share

Landasan hukum: Dari Amru bin Syuaib dari kakeknya dari Nabi SAWÂ berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10″(HR Daruqutni).
Berdasarkan hadits diatas ulama berbeda pendapat:
  • Jumhur ulama tidak mewajibkan zakat madu dengan alasan tidak ada dalil yang kuat.
  • Abu Hanifah dan Ahmad mewajibkan zakat madu dengan dasar keumuman ayat dan hadits.

 

Nishab dan Tarif Zakat Madu
  • Imam Abu Hanifah tidak menetapkan nishb madu dan menetapkan tarifnya 10 %.
  • Imam Ahmad menentukan nishabnya sebanyak 16 liter Bagdadi.
  • Sebagian Ulama menganalogikan pada hasil pertanian maka nishabnya adalah senilai 652,8 kg sedangkan tarifnya 10 % jika terdapat di tanah yang datar dan 5 % jika berada di pegunungan.

Kadar Zakat Madu

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%)
Zakat atas Hasil Produksi Hewani
  • Zakat atas produk hewani seperti harus diperlakukan sama dengan madu.
  • Hal ini berlaku pula pada ternak-ternak piaraan yang memang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan
  • Zakat atas produk hewani adalah sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih, atau setelah dikurangi biaya-biaya
  • Diantara ulama fiqh ada pula yang berpendapat jika seseorang yang membeli hewan untuk dijual produknya, misalnya sapi untuk dijual susunya, ulat sutera untuk dijual suteranya, atau sejenisnya; maka orang itu harus menghitung nilai benda-benda tersebut dengan produknya pada akhir tahun, lalu mengeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan (2,5%)

Baznas Provinsi Banten Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
© 2019 Baznas Provinsi Banten Follow Baznas Profinsi Banten : Facebook Twitter Linked Youtube